... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Titian

Visi Politik Islam Itu Adil dan Sejalan Dengan Fitrah Manusia

KIBLAT.NET – Sebuah kebaikan itu tidak penting untuk diceritakan, tapi cukup dikerjakan dengan ikhlas tanpa dilandasi suatu kepentingan. Ini lazim dan biasa dipahami oleh masyarakat. Prinsip ajaran Islam pun juga mengajarkan demikian. Maka, fitrah manusia secara umum sejak awal penciptaan, sejatinya tidak jauh dari ajaran syariat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Sesungguhnya, seluruh syariat dan ketetapan hukum Islam selaras dengan sifat dan naluri manusia meskipun  dengan latar belakang dan warna yang berbeda-beda. Agar kehidupan manusia berjalan teratur, perlu adanya dasar ketetapan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberi arahan kepada manusia, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan pokok dalam kehidupannya.

Selain itu, juga memberi ruang atas segala bentuk kebiasaan, tradisi ataupun budaya mereka,  tanpa mengurangi atau merusak dasar hukum yang ada. Maka bukan sebuah kesalahan misalnya, ketika seorang Jepang menampilkan budayanya bersama bangsa lain; Romawi, Hindia, Habasyah, Arab, dan lain-lain. Dengan catatan, tetap disertai penjelasan tentang tradisi, budaya atau latar belakang sejarah mereka.

Dalil lain penguat argumen ini adalah kemudahan ajaran Islam itu sendiri dan nilai toleransi ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam; misalnya saat beliau menjawab beragam persoalan dari para sahabat, metode beliau dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat, serta kedekatan beliau menghadapi problematika yang dihadapi umat.

Begitu juga dengan hasil penyebaran Islam yang begitu cepat meraih kejayaan, kebersamaan beliau dengan rakyat sipil dalam menghadapi permasalahan hidup, dan kemampuan beliau dalam menyelesaikan berbagai kesulitan dengan cara bijak. Yaitu, berhasil mendudukkan antara kekakuan doktrin kerahiban di satu sisi, dengan doktrin pemikiran komunisme, materialisme, dan doktrin-doktrin tanpa norma di sisi yang lain.

Tuntutan kebutuhan manusia pun juga harus seimbang, nutrisi jasmani dan rohani semuanya harus dipenuhi. Seorang manusia tidak memiliki nilai di hadapan sesama ketika dua kekuatan tersebut tidak ada pada dirinya. Ia juga tidak akan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Begitu juga dengan sebuah bangsa, ia akan jauh dari keselamatan jika tidak memilki dua kekuatan ini –jasmani dan rohani. Kekuatan ini dengan sendirinya akan terukur sesuai beban tugas yang dimiliki oleh mereka.

Kaum muslimin —seperti yang terlihat— tidak pernah keluar dari garis sunnatullah sebagaimana umat-umat lain. Kita tidak perlu bukti tentang hal tersebut. Sebagaimana tanpa perlu dibuktikan, seorang muslim jelas-jelas butuh terhadap makanan, minuman atau kebutuhan dasar lainnya.

Lain halnya ketika ada tuduhan bahwa Islam datang dengan ajaran yang bertolak belakang dengan fitrah dan kebutuhan pokok manusia. Orang yang beranggapan seperti ini –baik karena kebodohan atau hawa nafsunya—hampir sama dengan mereka yang menghina, mengejek, atau mencemooh sebuah hal yang wajar dan banyak dipahami manusia. Tindakan tersebut sudah jelas bertolak belakang dengan akal sehat dan keluar dari kewarasan manusia.

Dasar dan kaidah universal yang datang dari syariat Islam adalah untuk membangun kehidupan individu, bangsa dan negara. Pencapaian visi terbesar dari hal itu adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama fikih dalam meneliti dan memutuskan suatu hukum syariat, merumuskan cabang-cabangnya, serta mengembalikan setiap permasalahan kontemporer kepada dasar hukum tersebut.

Secara global, maksud dari kaidah dan dasar tersebut adalah mengatur dan menjalankan politik dunia berdasarkan petunjuk ajaran Islam dan syariat-syariatnya; berupa aqidah, hukum, kisah teladan zaman dahulu, dan hal-hal lainnya. Kesemuanya merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi tegaknya syariat. Sehingga, seluruh bagian syariat menjadi dasar petunjuk dalam mengatur dunia dengan Dien (agama).

Politik Islam Tidak Sama dengan Politik pada Umumnya

Politik Islam atau siyasah syar’iyah dalam permasalahan ini lebih umum dibandingkan definisi politik yang dirumuskan oleh para fuqaha (ahli fiqih) dari kalangan salaf (terdahulu) maupun khalaf (kontemporer). Ia lebih umum daripada ketetapan hukum seorang raja, lebih umum daripada hukum yang digunakan para pemimpin dalam mengatur bangsa dan negaranya. Juga, lebih umum dari kaidah bahwa “keputusan pemimpin harus sesuai dengan maslahat rakyat”; yaitu keputusan dalam perkara ijtihad walaupun tidak ada dalil khusus tentangnya dan tidak menyelisihi dasar dan kaidah syariat.

BACA JUGA  Kabar Siswi di Solo Dikeluarkan karena Ucapan Ultah Hoaks

Politik Islam di atas tidak berarti kontradiktif dengan definisi yang ditetapkan para fuqaha. Definisi tersebut berlaku sebagai pelengkap. Di samping, ketentuan hukum dalam politik Islam harus lebih dekat dengan kemaslahatan umat dan jauh dari segala bentuk kerusakan. Segala formalitas administrasi dan peraturan yang berlaku juga harus selalu bisa mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat, serta menolak kerusakan yang ada. Semua itu masuk dalam keumuman kategori yang telah kita sebutkan.

Jika ada yang mengatakan, “Kalau begitu, apakah nash-nash yang telah ditetapkan syariat atau tidak ada lagi ruang ijtihad darinya, seperti ibadah wajib, perkara-perkara haram, dan hudud termasuk bagian dari politik Islam?”

Maka katakanlah iya. Itu semua adalah bagian dari politik Islam dalam artian sangat umum. Bahkan, hal itu adalah bagian dari perkara mendasar dan kaidah yang ditetapkan tanpa ruang ijtihad di dalamnya. Ini karena bentuk-bentuk politik selainnya tidak akan benar kecuali perkara dan kaedah mendasar tersebut benar. Sebuah pencapaian tertinggi dalam merealisasikan maqashid syariah (tujuan dasar penetapan syariat), tidak bernilai kecuali jika dengan penetapan dan penerapan hukum sesuai undang-undang syariat yang telah tetapkan.

Dalam perkara dan kaidah mendasar tersebut—meliputi perkara wajib, haram, hudud dan semisalnya—terdapat himpunan hukum beserta kemaslahatan dien dan dunia yang dapat merealisasikan maqashid syariah. Jadi, politik Islam di sini adalah sebuah himpunan yang diumpamakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai umat layaknya satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan dan sebagai masyarakat layaknya satu tubuh.

Perumpamaan satu bangunan dapat dipahami bahwa batu untuk pondasi tentunya harus kuat, karena ia akan memikul beban yang tidak dipikul oleh yang lain. Hal ini sama sebagaimana perkara dan kaidah mendasar yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan permisalan yang kedua yaitu seperti satu jasad, menunjukkan bahwa keselamatan jasad sangat bergantung pada keselamatan hati. Ia adalah bagian tubuh yang terpenting, pergerakan jasad tergantung gerakan hati. Layaknya seorang pemimpin –baik ulama ataupun penguasa—yang mengatur masyarakat secara adil berdasarkan petunjuk syariat Islam.

Sebuah Kaidah dalam Membangun Daulah (Negara)

Di antara kaidah dalam membangun daulah (negara) adalah sebuah ungkapan “negara dapat menciptakan kedamaian di dalam (internal) wilayah dan menyiapkan perang di luar (eksternal) perbatasan”. Ini adalah kaidah yang benar dan tidak kontradiktif dengan ketentuan syariat. Jadi ketika mendefinisikan “Negara Islam” ada yang berkata bahwa ia merupakan negara yang menciptakan kedamaian di wilayah internal dan mempersiapkan jihad di perbatasan, maka definisi tersebut benar.

Kita tidak selalu mengartikan perang dengan jihad, karenaperang adakalanya bertujuan memenuhi ambisi duniawi saja. Selain itu, perang itu sendiri juga sering dilakukan kezaliman dan permusuhan. Jihad juga memiliki makna perang di jalan Allah, baik secara defensif maupun ofensif. Tetapi, jihad hanya dilakukan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, syariat selalu datang dengan visi keadilan, tidak ada yang lebih adil darinya.

Adapun maksud kedamaian di dalam internal wilayah adalah, mencakup seluruh keamanan rakyat dan tempat tinggal mereka. Baik keamanan ideologi, politik, budaya, sosial, ekonomi dan berbagai aspek lainnya. Semua itu harus dirasakan oleh seluruh umat. Penegakkan hudud misalnya, merupakan contoh urgen untuk menjaga keamanan masyarakat dan kestabilan ekonomi. Maknanya, menjaga bangsa dari segala bentuk permusuhan, baik musuh yang mengancam agama, jiwa, kehormatan, akal ataupun harta.

Aturan syariat tidak hanya mengatur aspek organisasi atau aspek psikologis saja, tidak juga hanya sisi moral atau sisi pendidikan saja. Akan tetapi, juga memperhitungkan seluruh aspek yang dibutuhkan oleh manusia dan kepentingan mendasar bagi mereka. Kemudian menyesuaikan seluruh aspek tersebut dalam satu format tanpa unsur yang saling bertentangan dan saling melemahkan.

Tujuan dari semua itu adalah tercapainya kedamaian. Maka, dengan inilah terjadi saling memberi manfaat antara individu dengan masyarakat dalam bentuk muamalah yang cukup baik. Hal ini—sebagaimana yang Anda lihat—adalah manifestasi dari perumpamaan masyarakat yang disebut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu seperti bangunan yang kokoh dan saling menguatkan satu sama lain.

BACA JUGA  Dubes Inggris untuk Iran Ditangkap Saat Hadiri Unjuk Rasa

Memahami Aspek Penegakan Syariat dalam Politik Islam

Perintah untuk menegakkan aturan syariat tidak sekedar sebuah perintah untuk menegakkannya saja. Sebagai contoh penegakan hudud—yang telah kami sebutkan tentang hal mendasar dalam politik Islam, ia bukan perintah yang mutlak tanpa memperhatikan fitrah dan kebiasan manusia. Namun, perintah syariat tersebut mencakup seluruh aspek yang dapat melengkapinya. Selain itu, dapat merealisasikan maksud atau tujuan dari syariat tersebut dalam format terbaik. Di antara aspek tersebut adalah:

  • Mewujudkan masyarakat yang bertauhid, di mana dengan nilai tauhid tersebut akan membuatnya tunduk kepada perintah Allah yang terangkum dalam syariat, layaknya ketundukan alam terhadap ketetapan Allah ta’ala.
  • Menetapkan sosok panutan yang mulia –baik dalam ilmu maupun amal, dibarengi perintah untuk mengikutinya dan haram menyelisihinya. Sosok tersebut adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
  • Menggalakkan tarbiyah (pendidikan) dengan memberikan janji dan ancaman, baik di dunia maupun di akhirat.
  • Mencegah segala bentuk kemungkinan buruk yang terjadi ketika ditegakkannya hudud.
  • Memerhatikan syarat penegakkan hudud. Seperti menghilangkan semua unsur syubhat di dalamnya.
  • Perhatian terhadap masalah penegakkan hudud dalam keadaan tertentu yang telah dibahas oleh para fuqaha. Seperti syarat adanya kemampuan dalam penegakkannya, mengakhirkan penegakkan hudud ketika dalam wilayah perang, meringankan hudud dan menjadikan hukuman tersebut hanya sebatas ta’dzir (membuat jera) ketika belum memiliki kemampuan, dan ketika perbuatan yang dilanggar masih diperselisihkan oleh para ulama fiqih.
  • Perhatian terhadap adab-adab yang berkenaan dengan proses penegakkan hudud. Seperti menyerahkan keputusan hukum kepada imam atau wakilnya, tidak pilih kasih di dalam penegakkannya, menerapkannya kepada siapa saja yang melanggar hukum –baik terhadap bangsawan maupun orang awam, penegakkannya disaksikan oleh kelompok kaum muslimin, mengakhirkan penegakkan hudud jika dihawatirkan dapat mendatangkan kerusakan yang tidak dapat memberi solusi bagi diri dan masyarakat sekitarnya, menerima taubat pelaku yang sebenarnya layak ditegakkan hudud baginya, serta haramnya menegakkan hudud atas dosa lama yang telah dia sesali dan Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Seseorang yang bertaubat dari kesalahan laksana orang yang tidak pernah memiliki kesalahan tersebut.” (HR. Ibnu Majah)

Keterangan di atas adalah bukti yang cukup jelas, bahwa syariat memperhatikan kondisi manusia ketika mengatur individu atau masyarakat pada setiap fase yang mereka alami. Meliputi posisi dan kondisi mereka atas beban syariat, hingga berakhirnya mereka di alam akhirat sebagai tujuan dasar dari sebuah penciptaan.

Demi Allah, ini menjadi dalil kuat akan kesempurnaan syariat yang datang dari Allah ta’ala. Kebaikan yang bisa dirasakan oleh setiap individu dalam menjalankan syariat, adalah bukti rabbani (petunjuk dari Allah). Kestabilan yang dicapai oleh setiap orang, saling bergantung dan saling membantu satu sama lain dengan sebaik mungkin, semua itu merupakan dalil yang menunjukkan keluasan hukum syariat.

Jadi, maksud dari politik Islam adalah mengatur manusia dengan petunjuk syariat dan harus diterapkan secara komprehensif, bukan terbatas pada aspek keadilan yang ada di dalamnya.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa politik Islam, atau dengan kata lain upaya mengatur manusia dengan syariat adalah ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Pihak yang paling utama untuk memperhatikan masalah ini adalah para pemuka masyarakat, baik ulama maupun pemimpin. Hal terpenting yang patut dipahami adalah politik Islam bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, namun butuh cara dan seni dalam melaksanakannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah manhaj tarbiyah yang bisa menyatukan antara aspek teori dan teknik pelaksanaannya. Sebuah manhaj yang bisa berkontribusi untuk mencetak para pemimpin bangsa dan pembangun negara. Yaitu manhaj yang disimpulkan dari seluruh ilmu pengetahuan dan berbagai macam bentuk seni yang ada. Terutama berdasarkan kondisi realitas baru yang berbeda, evolusi dunia yang begitu cepat, serta ruang dan waktu yang semakin begitu dekat. Wallahu ‘alam bis shawab

Makalah ini diterjemahkan dari tulisan Abu Al-Walid Al-Ghazi Al-Anshari Al-Filistini yang berjudul “As-Siyasah Asy-Syar’iyah, Min Inthilaq Ad-Da’wah ila Iqamat Ad-Daulah.

Penerjemah: Fahrudin

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Bangun Islamic Center di Afghanistan, Indonesia Kucurkan Dana Rp5 Miliar

KIBLAT.NET, Jakarta – Pemerintah Indonesia pada tahun ini berencana untuk mencairkan dana sekitar Rp 5 M...

Rabu, 15/04/2015 19:35 0

Yaman

Ketua Persatuan Ulama Yaman Dukung Operasi Koalisi Teluk

KIBLAT.NET, Sanaa – Ketua persatuan ulama Yaman, Syaikh Abdul Majid Al-Zindani, Selasa (14/04), menyatakan mendukung...

Rabu, 15/04/2015 19:06 0

Amerika

Utusan PBB: Iran Akan Dilibatkan dalam Pembicaraan Suriah Terbaru

KIBLAT.NET, New York – PBB mengatakan pada hari Selasa, (14/04) bahwa utusannya untuk urusan Suriah...

Rabu, 15/04/2015 18:00 0

Indonesia

Polisi Perketat Pengawasan Kegiatan Dakwah

KIBLAT.NET, Denpasar – Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hery Wiranto menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap kegiatan dakwah...

Rabu, 15/04/2015 17:31 0

Yaman

Banyak Pejuang Islam Divonis Mati, Asosiasi Ulama Muslim Angkat Bicara

KIBLAT.NET, Bangladesh -Asosiasi Ulama Muslim atau Muslim Scholar Association (MSA), Selasa (14/04), angkat bicara tentang...

Rabu, 15/04/2015 17:00 0

Yaman

Incar Pemimpin AQAP di Tengah Kecamuk Perang Yaman, Ini Alasan AS

KIBLAT.NET, Sanaa – Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP), sebuah kelompok yang berbasis di Yaman, melaporkan...

Rabu, 15/04/2015 16:29 0

Amerika

AS Setuju Iran Bantu Iraq Hadapi ISIS, Tapi Harus di Bawah Satu Kendali

KIBLAT.NET, Washington – AS telah berjanji akan mengucurkan bantuan kemanusiaan senilai $200 juta untuk Iraq, namun AS tidak menjanjikan bantuan...

Rabu, 15/04/2015 15:17 0

Indonesia

Berkas P21, Kasus Penyerang Syiah di Az-Zikra Belum Disidangkan

KIBLAT.NET, Bogor – Perkembangan kasus penyerangan gerombolan Syiah terhadap perumahan Muslim Az-Zikra di Sentul, Bogor pada 11...

Rabu, 15/04/2015 14:41 0

Info Event

Ikutilah! Bedah Buku “15 Menit Langsung Bisa Ruqyah Mandiri”

KIBLAT.NET – Ikutilah! Bedah Buku “15 MENIT LANGSUNG BISA RUQYAH MANDIRI” dan Seminar Kesehatan Parenting....

Rabu, 15/04/2015 14:00 0

Artikel

Deklarasi Anti-Syiah di Kalimantan Barat Perlu Dukungan Pemerintah

KIBLAT.NET – Penguatan Ukhuwah Islamiyyah di Kalimantan Barat telah terwujud dengan optimal. Hal ini dibuktikan...

Rabu, 15/04/2015 13:01 0

Close