Mesir Akan Adili Mahasiswa di Pengadilan Militer

KIBLAT.NET, Kairo – Pengawas Hak Asasi Manusia internasional pada hari Senin (17/11) menegaskan keputusan terbaru Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk memperluas kekuasaan pengadilan militer di negara itu beresiko menimbulkan “militerisasi” terhadap upaya penuntutan demonstran dan oposisi politik.

“Undang-undang ini merupakan paku di peti mati keadilan Mesir,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk Timur Tengah dan Afrika Utara dalam sebuah pernyataan.

Pada tanggal 27 Oktober, al-Sisi mengeluarkan dekrit perintah kepada militer untuk menjaga fasilitas umum dan lembaga-lembaga negara penting selama dua tahun, di mana fasilitas ini akan diperlakukan sebagai fasilitas militer.

Kemudian, siapa saja yang dituduh menyerang atau memblokir pengoperasian fasilitas ini akan dirujuk ke pengadilan militer.

“Keputusan absurd ini memiliki arti, warga sipil yang terlibat dalam protes dapat berharap diadili sebelum hakim berseragam tunduk pada perintah atasan militer mereka,” kata Whitson.

Yang dimaksud Badan pengawas internasional adalah lima mahasiswa Universitas al-Azhar yang diserahkan ke pengadalian militer oleh pengadilan pidana Kairo pada hari Minggu atas tuduhan aksi protes terkait.

Para mahasiswa ditangkap selama protes anti-rezim di kampus. Mereka menghadapi tuduhan kepemilikan bom molotov dan perilaku vandalisme.

Pengadilan pidana mengaku tidak memiliki yurisdiksi dan memindahkan kasus itu ke pengadilan militer. HRW menegaskan bahwa pengadilan militer, yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Pertahanan, biasanya tidak memberikan hak-hak terdakwa yang biasa diberikan oleh pengadilan sipil, termasuk hak untuk diberitahu apa tuduhan yang mereka hadapi dan hak untuk mengakses seorang pengacara dan mengajukannya segera kepada hakim setelah penangkapan.

“Keputusan baru ini merusak dan bertentangan dengan standar dasar keadilan,” kata Whitson.

Ia berpendapat, keputusan kontroversial yang diterbitkan tanpa adanya parlemen, akan membuka jalan bagi eksistensi berlanjut pengadilan militer terhadap sipil.

“Pengadilan militer Mesir, yang kurang memberikan jaminan proses hukum seperti yang disediakan pengadilan biasa, telah mengadili 11.000 lebih warga sipil sejak revolusi 2011,” kata HRW.

“Pihak berwenang Mesir harus membatalkan semua putusan pengadilan militer terhadap warga sipil sejak pemerintah baru mengambil alih kekuasaan, dan Presiden al-Sisi perlu bertindak cepat untuk mengubah SK-nya,” tegas Whitson.

Mesir memperluas yurisdiksi pengadilan militer pada akhir bulan lalu, memberikan wewenang untuk mengadili warga sipil yang dituduh menyerang fasilitas negara atau memblokir jalan, setelah beberapa serangan terburuk terhadap pasukan keamanan terjadi sejak penggulingan Presiden Muhammad Mursi.

 

Sumber: Worldbulletin

Penulis: Qathrunnada

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat