Uni Eropa Desak Myanmar Hentikan Penyematan Identitas Bengali bagi Warga Rohingya

KIBLAT.NET, New York – PBB akan mendorong rancangan resolusi baru untuk mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan rencana pemaksaan bagi Muslim Rohingya untuk menggunakan identitas sebagai “Bengali” – istilah yang digunakan kepada minoritas Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, pada Jumat, (31/10) seperti dilaporkan AP.

Resolusi itu juga mendesak Myanmar untuk memberikan sebagian besar warga Rohingya akses mendapatkan “kewarganegaraan penuh”.

Namun, kelompok hak asasi Burma Campaign UK mengatakan kepada Anadolu Agency pada hari Sabtu (1/11) bahwa resolusi itu hanya “akan diabaikan” oleh pemerintah Myanmar.

“Hampir setiap resolusi Majelis Umum tentang Burma [nama Myanmar sebelumnya] dalam dekade terakhir telah menyerukan aksi di Rohingya dan pemerintah Burma tidak hanya mengabaikan seruan ini, tetapi malah meningkatkan represi,” kata Mark Farmer, direktur kelompok hak asasi kepada AA.

“Pemerintah Burma tahu betul bahwa Uni Eropa, yang menyusun resolusi ini, hanya mengikuti arus, dan mereka dapat terus menentang resolusi ini tanpa menghadapi konsekuensi apapun.” tambahnya.

PBB sebelumnya, menggambarkan Rohingya sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia. Mereka menghadapi pembatasan kebebasan bergerak dan hidup dalam ketakutan akan penangkapan sewenang-wenang serta kekerasan di negara yang mayoritas beragama Budha.

Sekitar 140.000 Muslim Rohinya terkurung oleh penjaga bersenjata dan pos pemeriksaan ke kamp-kamp kumuh di pinggiran Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine di barat laut, setelah serangan massa terhadap desa-desa mereka pada tahun 2012 yang memaksa mereka meninggalkan rumah.

BACA JUGA  Jejak Dakwah Habib untuk Bangsa

Sejak itu, lebih dari 100.000 orang melarikan diri dari Myanmar menggunakan kapal reyot. Pemerintah Myanmar ingin mendaftar sekitar satu juta Muslim Rohingya sebagai bagian dari “rencana aksi”.

Myanmar mengatakan mereka yang terdaftar sebagai Bengali akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan. Mereka yang menolak akan menghadapi kemungkinan penahanan dan deportasi.

Resolusi PBB, yang disusun oleh Uni Eropa, mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan warga Rohingya mengidentifikasi diri” sebagai Rohingya dan mengizinkan mereka mendapatkan ‘kebebasan bergerak dan akses yang sama terhadap kewarganegaraan penuh.’

Setelah kunjungan ke Rakhine, pelapor khusus hak asasi manusia PBB, Yanghee Lee, menyatakan pada saat konferensi pers 26 Juli di Bandara Internasional Yangon, bahwa dia “berulang kali diminta untuk tidak menggunakan istilah ‘Rohingya’ karena tidak diakui oleh pemerintah. “

Tapi dia menjawab, bahwa “hak-hak minoritas untuk mengidentifikasi diri terkait dengan kewajiban Negara untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap individu dan kelompok.”

Resolusi yang belum di hadapkan ke Majelis Umum ini. Meskipun tidak mengikat diharapkan akan menambah tekanan kepada pemerintah Myanmar menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk pertemuan puncak regional dalam waktu kurang dari dua minggu.

Myanmar mulai bangkit keluar dari pemerintahan militer yang keras pada tahun 2011, ketika sebuah pemerintah sipil terdiri dari mantan jenderal berkuasa memperkenalkan serangkaian reformasi demokrasi.

BACA JUGA  Viral Azan "Hayya 'alal-jihad", Wamenag Minta Tokoh Islam Beri Pencerahan

Tapi ironis, Rohingya menghadapi kondisi buruk di bawah pemerintahan Presiden Thein Sein, ketika iklim kebebasan yang baru telah membesarkan hati ekstremis Buddha.

 

Sumber: Anadolu Agency

Penulis: Qathrunnada

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat