Dilaporkan ke Berbagai Pihak, Kasus Pelarangan Jilbab Masih Belum Ada Solusi

KIBLAT.NET, Denpasar – Kasus pelarangan jilbab di Denpasar telah disampaikan kepada beberapa pihak terkait. Sayangnya, Anita dan kawan-kawan belum mendapat solusi dan jawaban yang memuaskan.

Pada tanggal 25 Mei 2013, Anita Whardani ditemani beberapa personil PW PII Bali, yakni Devi Yulianti Anwar, Fathima Azzahra, Mohammad David Yusanto yang juga didampingi oleh Alumni PII Bali yakni Muhammad Thufeil, menemui Bapak Hilmun Nabi di rumahnya.

Beliau adalah seorang anggota DPRD Kota Denpasar yang berasal dari Fraksi PKS. Kunjungan mereka bertujuan untuk berdiskusi terkait larangan memakai jilbab di Sekolah Negeri yang ada di Bali.

“Kasus ini memang berat sebab umat Islam di Bali ini minoritas, apalagi pasca Bom Bali hubungan antar ummat sempat terganggu dan kini sedang kembali merajut harmonisasi, jadi kasus ini jangan langsung ditanggapi secara frontal, harus hati-hati. Gunakan dulu jalur diplomasi”, ujar Hilmun, seperti diceritakan Tim Advokasi Pelajar Muslim Bali kepada Kiblat.net.

Hilmun Nabi pun berjanji akan datang ke SMAN 2 Denpasar pasca ulangan umum yang selesai di bulan Juni 2013. Namun, setelah ulangan umum selesai, komunikasi antara PW PII Bali dan Pak Hilmun pun terputus.

Pada tanggal 14 September 2013, PW PII Bali (Mohamad David Yusanto dan Firdaus Salam Isnanto) menghadiri acara FKUB (Forum Kerukunan Ummat Beragama). Keduanya memanfaatkan momentum itu dengan membawa kasus pelarangan jilbab di SMAN 2 Denpasar. Ketua FKUB, Drs. Ida Bagus Gede Wiyana mengaku tidak tahu kalau ada larangan pemakaian jilbab di sekolah. Beliau menyarankan agar melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman dikarenakan kasus ini terkait dengan sistem pendidikan, FKUB tidak memiliki wewenang di ranah tersebut.

Namun, jauh sebelum adanya masukan dari FKUB agar melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI, sebenarnya pada bulan Agustus 2012, Fathima Azzahra, salah satu personil PW PII Bali sudah pernah mencoba untuk melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman RI secara online, namun niat tersebut diurung karena ternyata bahan-bahan yang dibutuhkan untuk laporan kasus belum lengkap. Selain itu, ia merasa masih ragu dan takut jika apa yang ia lakukan ini ternyata –bisa jadi- merupakan tindakan yang diambil secara gegabah. Saat itu juga, ia merasakan kekhawatiran yang amat mendalam terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa jadi menimpa Anita dan keharmonisan antar ummat Islam dan Hindu di Bali yang dulu pernah “retak” pasca Bom Bali 1 dan 2.

Walaupun ia dan teman-temannya juga tidak pernah menghendaki hal itu terjadi. Ia dan teman-temannya tidak ingin terjadi konflik SARA di dalam penanganan kasus ini. Mereka hanya ingin untuk diperbolehkan mengenakan jilbab di sekolah negeri ketika pelajar muslimah –baik saat ini dan nanti- mengeyam pendidikan, apalagi di sekolah yang berstatus sekolah negeri.

Akhirnya, setelah semua usaha dilakukan, dan bingung harus berbuat apa lagi, serta merasa tidak ada yang bisa membantu perjuangan ini dengan serius, maka PW PII Bali dan Anita hanya bisa sekedar sharing dengan rekan-rekannya. Sejak Oktober-November 2013, penanganan kasus ini pun hilang, karena merasa tidak berdaya untuk melanjutkan.

Akhirnya, pada tanggal 23 November 2013 pukul 17.00 WITA, Helmi Al Djufri, S.Sy., seorang anggota Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) mengumpulkan kembali Tim Pendamping Advokasi untuk kasus Anita di Masjid Agung Sudirman Denpasar dengan tujuan untuk melanjutkan perjuangan kasus tersebut hingga tuntas. Mereka pun membentuk sebuah Tim Advokasi. Tim Advokasi ini dipimpin oleh Helmi Al Djufri, S.Sy., dan Mohamad David Yusanto (Ketua III PW PII Bali) sebagai Koordinator Tim Lapangan. [sdqfajar]

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat