Murid Ketahuan Berbahasa Melayu Guru Denda1 Sen

Sepenggal Kisah Budaya Islam dan Melayu di Negeri Patani (02-habis)

Malaysia Civil Society Solidarity Association (MaSSSA), sebuah LSM kemanusiaan yang banyak bergerak di wilayah konflik, menggelar acara Road for Peace (R4P). Ini kegiatan kedua dengan tujuan Patani, setelah pada R4P pertama, mereka mengunjungi perbatasan Thailand-Myanmar. Berikut catatan perjalanan kiblat.net yang menyertai kampanye kemanusiaan selama empat hari tersebut.

KIBLAT.NET – Menyusuri jalan-jalan panjang hingga ke Yala dan Patani, saya mulai mendapatkan jawaban—meski agak samar—mengapa begitu drastis berbedaan di perbatasan Malaysia-Thailand. “Di sini, sejak usia lima tahun kami wajib belajar bahasa Thailand,” tutur Shalahuddin, warga Yala yang mengantar kami menyusuri pedalaman Narathiwat hingga Patani. Sementara seorang mahasiswi asal Patani bernama Lateefah menambahkan, “Di sekolah-sekolah negeri, kalau ketahuan memakai bahasa Melayu kita kena denda 1 sen,” Meski dengan kehadiran lembaga-lembaga kemanusiaan di Patani kejadian semacam itu berkurang, namun, “Di sebagian tempat masih diberlakukan denda seperti itu,”  imbuh gadis yang sedang menempuh pendidikan di universitas Zainal Abidin, Terengganu itu.

Lateefah pun menceritakan kisahnya selama menempuh pendidikan di sekolah negeri di tanah airnya. Sebagai seorang Muslimah ia harus punya alasan khusus mengapa harus memakai jilbab ke sekolah. “Saya berdalih disuruh orang tua. Dan memang, ayah saya menyuruh saya demikian.” Di tingkat sekolah lanjutan pun, pihak seolah akan menekan dengan halus para siswi yang berjilbab.

BACA JUGA  Menag Minta Masyarakat Tak Gampang Tuding Radikal Pihak Lain

Misalnya, dengan mengatakan, “Mengapa kamu berjilbab… sementara suhu panas… Mengapa kamu tidak memakai pakaian seperti anak muda lainnya… dan seterusnya.” Oleh seorang Latifah, hal itu cukup dibalas, “Kalau atas nama hak asasi pemuda lain bebas melepaskan kerudung, maka atas nama hak asasi saya pula, saya bebas mengenakan jilbab.” Sinyal-sinyal untuk menganggap enteng ajaran agama pun disebar melalui guru-guru agama bayaran pemerintah, dengan mengajarkan prinsip-prinsip sekularsime dan liberalisme.

Pemerintah Thailand memang tidak pernah secara terang-terangan melarang kaum Muslimin untuk menjalankan ibadah. Mereka sadar, hal itu akan membangkitkan militansi dan perlawanan rakyat Patani. Namun, pemaksaan tradisi dan budaya yang berlawanan dengan ajaran Islam adalah bentuk lain de-Islamisasi di kawasan Patani. Seperti kewajiban bersujud dan mencium kaki guru pada peringatan Hari Guru. Atau, saat menunggu kedatangan pejabat daerah ketika pembagian ijazah, dilarang meninggalkan ruang untuk melaksanakan shalat.

Sepertinya memang ada “kanibalisasi” budaya, di mana Pemerintah Thailand memaksakan budaya Siam yang penuh dengan nuansa Budha, kepada masyarakat Patani yang Melayu dan beragama Islam. Aneksasi wilayah Patani oleh kerajaan Thailand hampir 200 tahun lalu bukan sekadar ekspansi wilayah teritorial semata. Ada kehendak hegemoni budaya, dengan mencabut—secara sistematis—budaya Melayu dan Islam dari penduduk Patani, untuk kemudian diterapkan sebuah budaya baru, budaya Siam yang Budhis.

“Jika urusan di dunia ini telah ditangani oleh akal sehat dan keadilan, saya pribadi tidak ragu bahwa Patani seharusnya dipisahkan dari Siam dan menjadi bagian dari Malayu. Penduduk adalah 90%. Melayu dan 90% Mohamedans (di negara Buddhis). Semua koneksi mereka dengan selatan, dan terutama dengan Kelantan,” tutur pataninews.net menukil ucapan seorang pejabat kolonial Inggris tentang Patani.

BACA JUGA  Suripto: Gerakan Dakwah Harus Andalkan Mata dan Telinga Intelijen

Tony Syarqi | kiblat.net

Aksi temple stiker kiblat.net di Yala.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat