Persempit Definisi Terorisme, Parlemen Turki Merevisi UU Anti Teror

KIBLAT.NET, Ankara – Parlemen Turki mengesahkan undang-undang anti-terorisme dalam pemungutan suara pada Kamis, (11/04) hal ini dilakukakn untuk mempersempit definisi propaganda teroris sejalan dengan tuntutan Uni Eropa yang meningkatkan kebebasan berekspresi.

Reformasi bertepatan dengan kemajuan dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan militan Kurdi untuk merundingkan diakhirinya 28 tahun masa pemberontakan, namun menteri kehakiman menolak gagasan bahwa undang-undang baru akan memfasilitasi pembebasan tahanan terkait dengan pemberontak.

Turki telah menggunakan legislasi secara luas untuk menuntut ribuan politisi, aktivis dan jurnalis, seringkali diterapkan untuk hal-hal yang mereka katakan atau tertulis.

Negara ini secara teratur menempati daftar puncak negara-negara yang melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Eropa telah meminta Ankara untuk mengamandemen undang-undang untuk membedakan antara hasutan untuk melakukan kekerasan dan ekspresi ide-ide non-kekerasan.

Menurut undang-undang baru hanya hasutan langsung ke kekerasan akan merupakan kejahatan dan pejabat kementerian kehakiman mengatakan hal itu sejalan dengan Pengadilan Eropa kriteria Hak Asasi Manusia.

Turki menahan ribuan terdakwa dituduh memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) – dianggap sebagai kelompok teroris oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Menteri Kehakiman Sadullah Ergin mengatakan para terdakwa sedang diadili dengan keanggotaan dari sebuah organisasi teroris, daripada menyebarkan propaganda.

Ankara telah memegang beberapa bulan perundingan perdamaian dengan pemimpin PKK Abdullah Ocalan yang dipenjarakan untuk mengakhiri konflik di mana lebih dari 40.000 orang telah tewas dan pemberontak bulan lalu mengumumkan gencatan senjata sesuai dengan tuntutannya.

BACA JUGA  Din Syamsuddin Nilai Pemanggilan Anies Oleh Polisi Tak Wajar

Kedua belah pihak saat ini terlibat dalam mengerjakan sebuah rencana penarikan sekitar 2.000 pejuang PKK di Turki ke basis mereka di Irak utara.

Rencana perdamaian pada akhirnya mengharapkan perlucutan senjata dengan imbalan reformasi meningkatkan hak-hak minoritas Kurdi berjumlah sekitar 15 juta, atau 20 persen dari populasi Turki. [fajar/arabiya]

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat